Pojok RB dan ZI

Idealnya birokrasi melakukan penataan administrasi kebijakan publik dan terlepas dari semua kepentingan politik. Implementasi reformasi birokrasi didasarkan pada  Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi BDK Makassar yaitu: Birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan, Birokrasi yang efektif dan efisien, Birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

BDK Makassar telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk menjadi pedoman dan arahan bagi pimpinan di lingkup BDK Makassar. Program Reformasi Birokrasi 2020-2024 disusun sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi sebelumnya dengan penekanan pada beberapa area perubahan dan disusun evident pemenuhan evident terdiri dari Komponen Proses terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan komponen Hasil terdiri dari pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan Kualitas Pelayanan Publik